13 Mei 2017 09:00:20

Perbedaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Program Indonesia Pintar (PIP)

Perbedaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Program Indonesia Pintar (PIP)

Pemberian bantuan dana pendidikan kini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya target akselerasi pembangunan di bidang pendidikan. Bantuan tersebut disalurkan melalui dua program nasional yang telah diselenggarakan pemerintah beberapa tahun terakhir. Program tersebut berupa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Secara umum, keduanya memiliki tujuan pokok yang sama, yaitu untuk meringankan beban siswa secara ekonomi terhadap pembiayaan pendidikan sehingga siswa memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar, lanjutan, dan menengah. Lebih lanjut, kedua program ini juga memiliki perbedaan. Adapun perbedaan dari Program BOS dan PIP melalui (KIP) sebagai berikut.

  1. Program BOS berada di bawah naungan Kemendikbud, sedangkan PIP melalui KIP merupakan program yang diselenggarakan secara sinergis oleh Kemendikbud, Kemensos, dan Kemenag.

  2. Secara khusus program BOS ditujukan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD  dan SMP negeri sederajat terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada RSBI dan SBI; membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; serta meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Sementara itu, Program PIP melalui KIP menyasar kepada individu siswa yang terdaftar untuk menerima bantuan dengan tujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, lantutan, dan menengah; meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat; serta meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

  3. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SMP/SMA sederajat, baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Dapodikdasmen. Sementara itu, sasaran PIP melalui KIP adalah seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

  4. Dana BOS dapat diterima setelah sekolah mendaftarkan data jumlah peserta didik melalui Dapodikdasmen yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan alokasi BOS tiap sekolah. Sementara itu, dana PIP melalui KIP dapat diajukan setelah penerima KIP mengusulkan kepada tingkat satuan pendidikan seperti sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau lembaga kursus dan pelatihan untuk didaftarkan sebagai penerima PIP.

  5. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2016, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan;
    - SD/SDLB sebesar Rp800.000,-/siswa/tahun;
    - SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp1.000.000,-/siswa/tahun; serta
    - SMA/SMK sebesar Rp1.400.000,-/siswa/tahun.
    Sementara itu jumlah bantuan PIP yang diterima oleh pemegang KIP juga memiliki ketentuan; 
    - untuk anak usia 7-12 tahun sebesar Rp225.000,-/siswa/semester;
    - untuk anak usia 13-15 tahun sebesar Rp 375.000,-/siswa/semester; serta
    - untuk anak usia 16-18 tahun sebesar Rp 500.000,-/siswa/semester.

  6. Pada tahun anggaran 2016, dana BOS diberikan tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Bagi wilayah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan tiap 6 bulan (periode semester), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember. Kemudian, untuk bantuan PIP melalui KIP disalurkan 2 kali dalam setahun. Pembayaran Semester I dilakukan pada bulan Agustus/September dan pembayaran Semester II dilakukan pada bulan Maret/April.

  7. Penggunaan dana BOS diprioritaskan untuk biaya operasional sekolah, sedangkan dana dari PIP melalui KIP digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa. Dengan demikian, kedua program ini mendukung penuntasan wajib belajar 12 tahun yang bermutu.