10 Mei 2017 09:17:13

Petunjuk Teknis Dana BOS (Bagian II)

Petunjuk Teknis Dana BOS (Bagian II)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, demi terselenggaranya program BOS maka dibentuk tim BOS yang berasal dari beberapa pihak terkait. Tim BOS dibagi menjadi tiga, yakni tim BOS pusat, tim BOS provinsi, tim BOS kabupaten/kota, dan tim BOS sekolah. Setiap tim memiliki tugas dan tanggung jawab telah diuraikan dalam Peraturan tersebut dan harus bekerja sama agar dana BOS dapat dialokasikan sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran. Berikut penjabaran susunan keanggotaan dan tugas setiap tim.

  1. Tim BOS pusat, dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tim ini beranggotakan tim pengarah, penanggung jawab umum, penanggung jawab program, dan tim pelaksana program BOS. Tim pengarah untuk tim BOS pusat berasal dari beberapa kementerian terkait.
  2. Tim BOS provinsi, dibentuk oleh gubernur selaku tim pengarah. Tim ini beranggotakan tim pengarah, penanggung jawab, dan tim pelaksana program.
  3. Tim BOS kota/kabupaten dibentuk oleh walikota/bupati selaku tim pengarah. Tim ini beranggotakan tim pengarah, penanggung jawab, dan tim pelaksana.
  4. Tim BOS sekolah, dibentuk oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab. Tim ini beranggotakan penanggung jawab, bendahara, orang tua/wali siswa, dan penanggung jawab pendataan.

Penetapan alokasi BOS tiap sekolah dilakukan oleh Tim BOS Provinsi dengan mengunduh data jumlah siswa setiap sekolah dari Dapodik. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk menghitung alokasi BOS tiap sekolah. Alokasi dana BOS ditetapkan dengan ketentuan berdasarkan data yang sudah masuk ke Dapodik dan disalurkan per triwulan atau per semester.

Untuk pendidikan dasar dan pendidikan khusus, Kemendikbud mempunyai kebijakan khusus terkait perhitungan alokasi BOS bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 siswa, yaitu dengan memberikan alokasi BOS minimal sebanyak 60 siswa. Sekolah yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 siswa adalah SD/SDLB yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berada di daerah sangat tertinggal dengan skala satuan daerah yaitu desa, 
  2. sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang siswanya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya, serta
  3. khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa.

Perhitungan jumlah dana BOS juga ditentukan dengan aturan tertulis. Khusus untuk sekolah dasar, perhitungan dana BOS untuk sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. sekolah dengan siswa 60 atau lebih, BOS yang diterima =  jumlah siswa x Rp 800.000,00
  2. sekolah dengan siswa kurang dari 60 yang menerima kebijakan alokasi minimal, BOS yang diterima = 60 x Rp 800.000,00, sedangkan
  3. sekolah dengan siswa kurang dari 60 yang bukan penerima kebijakan alokasi minimal, BOS yang diterima = jumlah siswa x Rp 800.000,-.

Penggunaan dana BOS di sekolah juga diatur dalam beberapa ketentuan. Ketentuan ini mengikat seluruh elemen yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengendalikan penggunaan dana BOS agar tidak terjadi penyalahgunaan. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan tersebut.

  1. Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah,
  2. penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah,
  3. biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah,
  4. bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klik untuk mengunduh
PERMENDIKBUD Nomor 8 Tahun 2017.pdf