09 Mei 2017 10:54:53

Petunjuk Teknis Dana BOS (Bagian I)

Petunjuk Teknis Dana BOS (Bagian I)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan keuangan bantuan operasional sekolah. BOS sendiri adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan biaya operasi sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah, dan membebaskan pungutan terhadap orang tua/wali, khususnya yang tidak mampu. Sasaran pengalokasian dana BOS adalah seluruh sekolah dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, yang telah terdata dalam Dapodik serta telah memenuhi syarat penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kemdikbud. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilarang menolak dana BOS, sedangkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui komite sekolah. Selain itu, sekolah yang menolak dana BOS harus tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu.

Dana BOS yang diterima oleh SD/SDLB adalah sebesar Rp800.000,00/siswa/tahun. Waktu penyalurannya dilakukan setiap 3 bulan (triwulan), yakni pada bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Namun, untuk wilayah yang sulit dijangkau sehingga proses pengambilan dana BOS terhambat atau memerlukan biaya cukup mahal, maka penyaluran dana BOS dilakukan setiap 6 bulan (semester), yakni pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.

Dana BOS dikelola oleh SD/SDLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Sementara itu untuk menerapkan MBS diperlukan adanya keterlibatan komite sekolah dan dewan guru dalam pengelolaan sekolah. Adapun aturan yang harus diikuti dalam menerapkan MBS sebagai berikut.

  1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
  2. Melakukan evaluasi setiap tahun.
  3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang disusun setiap 4 tahun, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKJM, RKT, dan RKAS harus disusun berdasarkan hasil evaluasi sekolah yang disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota terkait.

Klik untuk mengunduh

PERMENDIKBUD Nomor 8 Tahun 2017.pdf