27 Juni 2019 14:23:31

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019: Perubahan Peraturan tentang PPDB

Perubahan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB 2019

Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebelumnya telah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Namun, dengan pertimbangan bahwa tata cara PPDB yang tercantum dalam peraturan tersebut belum bisa menampung perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat, maka diterbitkanlah Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menetapkan agar PPDB yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali. Jalur PPDB tahun 2019 sebenarnya masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni melalui ketiga jalur tersebut. Namun, terdapat perubahan kuota untuk setiap jalurnya yang kemudian tertuang dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Adapun rincian perubahan kuota untuk setiap jalurnya adalah sebagai berikut.

  1. Sebelumnya, kuota peserta didik baru untuk jalur zonasi minimal 90 persen dari daya tampung sekolah. Tahun ini, kuota untuk jalur zonasi ditetapkan menjadi minimal 80 persen dari daya tampung sekolah. Dalam jalur zonasi ini, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan pemerintah daerah.
  2. Sebelumnya, kuota peserta didik baru untuk jalur prestasi maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah. Tahun ini, kuota untuk jalur prestasi ditetapkan menjadi maksimal 15 persen dari daya tampung sekolah. Selain melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, calon peserta didik bisa melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar domisili peserta didik.
  3. Sementara itu, kuota peserta didik baru untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mengalami perubahan, yakni maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah.

Sistem Zonasi untuk Pendidikan yang Setara dan Adil

Kebijakan PPDB menggunakan jalur zonasi yang telah diterapkan sejak tahun 2016. Kebijakan tersebut merupakan pendekatan baru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru berguna untuk memberikan akses yang setara dan adil kepada seluruh peserta didik. Setara dan adil yang dimaksud ialah tanpa melihat latar belakang kemampuan atau perbedaan status sosial ekonomi. Lebih lanjut, sistem zonasi juga berguna untuk mendorong kebijakan redistribusi tenaga pendidik dan kependidikan di setiap zona. Tujuannya untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.