29 April 2019 08:45:55

4 Aturan Baru pada PPDB SD 2019

Peraturan baru tersebut tercantum dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

PPDB SD 2019 sebentar lagi akan digelar pada Mei mendatang. PPDB atau Pendaftaran Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan aturan resmi dari Pemerintah Pusat, tepatnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aturan ini baru saja diberlakukan pada 2018 lalu pada sejumlah daerah.

Melihat penyelenggaraan PPDB 2018, ada sejumlah aturan yang direvisi pada penyelenggaraan PPDB 2019. Peraturan baru tersebut tercantum dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Berikut di antaranya.

1. Penghapusan SKTM

Sejak aturan PPDB 2018 diberlakukan, ada banyak kasus penyalahgunaan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). SKTM memang menjadi salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru. Karena potensi tersebut, pemerintah secara resmi telah menghapus syarat SKTM pada PPDB 2019.

Saat ini, siswa dari keluarga yang tidak mampu tetap bisa mendaftar ke sekolah negeri dengan menggunakan jalur zonasi. Apabila mengikuti program untuk keluarga yang tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, calon peserta didik wajib menunjukkan bukti kepesertaan.

2. Lama Domisili

Ada perubahan aturan pada lama domisili calon peserta didik di tempat tinggal saat ini. Pada PPDB 2018, calon peserta didik harus menyertakan Kartu Keluarga dengan alamat domisili di dalam zonasi yang ditentukan. Kartu Keluarga tersebut harus diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya.

Dalam aturan yang baru, Kartu Keluarga yang digunakan sebagai syarat pendaftaran harus diterbitkan minimal sejak 1 tahun sebelumnya.

3. Pengumuman Daya Tampung

Tiap sekolah memiliki besar daya tampung yang berbeda-beda. Pada aturan sebelumnya, tidak ada aturan khusus mengenai pengumuman daya tampung tersebut. Untuk menghindari praktik jual beli kursi serta dalam rangka meningkatkan transparansi, aturan baru mengenai hal ini dibuat.

Pada PPDB 2019, daya tampung untuk kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK harus diumumkan oleh sekolah peserta PPDB. Jumlahnya pun harus berdasarkan data rombongan belajar yang termasuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

4. Prioritas Satu Zonasi Sekolah Asal

Aturan baru lainnya adalah adanya prioritas bagi calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat domisili yang sesuai dengan sekolah asal. Ketentuan ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya penggunaan surat domisili palsu sebagai syarat mendaftar PPDB.

Dengan 4 aturan baru pada PPDB SD 2019 dan jenjang pendidikan lain, praktik-praktik kecurangan diharapkan semakin berkurang. Masyarakat pun dapat terpenuhi kebutuhannya akan ketersediaan sekolah yang tepat untuk anak.

Meskipun aturan ini tampaknya merepotkan, sepanjang diikuti dengan benar, dampaknya baik juga. Bukan hanya jarak rumah ke sekolah lebih dekat, ada pemerataan pendidikan di tiap sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Baca juga: 4 Hal Penting dalam Pelaksanaan PPDB SD 2019.