29 November 2017 10:44:08

Eksistensi Korpri Tidak Relevan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Eksistensi Korpri tidak relevan dengan UU tentang ASN Tahun 2014.

Tanggal 29 November diperingati sebagai Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Hal tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Korpri merupakan organisasi yang menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengabdian dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah memperkuat kedudukan Korpri dengan mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korpri yang berisi perubahan pada misi, sifat, dan keanggotaan Korpri. Dalam Kepres tersebut tercantum bahwa Korpri merupakan wadah yang menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaannya pada cita-cita bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Munculnya Sebutan Korps Profesi Pegawai ASN

Perubahan terjadi pada tahun 2014 ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut tidak lagi dikenal istilah Korpri, tetapi menyebutkan Korps Profesi Pegawai ASN.  Korps Profesi Pegawai ASN disebut sebagai organisasi yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi, standar pelayanan profesi ASN, serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

Dengan dikeluarkannya UU tersebut, maka Korpri dan Korps Profesi Pegawai ASN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut menjadi bukti bahwa eksistensi Korpri sudah tidak relevan pasca-disahkannya UU tentang ASN. Oleh sebab itu, transformasi Korpri menjadi Korps Profesi Pegawai ASN pun perlu segera direalisasikan. Sebagai langkah awal, pemerintah sedang menyiapkan revisi untuk UU ASN agar lebih mempertegas peran Korps Profesi Pegawai ASN.

Empat Perbedaan Korpri dan Korps Profesi Pegawai ASN

Lebih lanjut, berikut ini empat perbedaan Korpri dan Korps Profesi Pegawai ASN yang menyebabkan eksistensi Korpri tidak relevan dengan UU ASN.

1. Nama Organisasi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, nama untuk organisasi yang menjadi wadah pegawai Republik Indonesia adalah Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia). Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pemerintah menyebut Korps Profesi Pegawai ASN sebagai organisasi untuk pegawai Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 pada tanggal 29 November 1971. Di sisi lain, Korps Profesi Pegawai ASN ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014.

3. Sifat

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 menyatakan bahwa Korpri merupakan organisasi pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak menyatakan secara jelas apakah Korps Profesi Pegawai ASN merupakan organisasi kedinasan atau bukan.

4. Keanggotaan

Keanggotaan Korpri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Perusahaan Umum (Perum), Pegawai Perusahaan Djawatan (Perdjan), pegawai daerah, pegawai bank milik negara, dan pejabat/petugas pemerintahan desa. Sementara itu, keanggotaan Korps Profesi Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).