29 Agustus 2017 12:42:34

Prosedur Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar

http://img.freeflagicons.com/thumb/fluttering_flag/indonesia/indonesia_640.png http://www.tnp2k.go.id/UserFiles/Image/data-publikasi/KIP.jpg

Pendidikan adalah pilar penting dalam membangun sebuah negara maju. Di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan Program Indonesia Pintar (PIP) agar pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa PIP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar dua belas tahun. Program ini adalah wujud upaya pemerintah mencegah putus sekolah karena terkendala biaya yaitu dengan memberikan keringanan biaya personal pendidikan siswa, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Bagi siswa SD/MI/Paket A besaran dana yang diperoleh dari PIP adalah 450.000/tahun. Dana pendidikan tersebut dapat dicairkan untuk keperluan personal pendidikan yang meliputi keperluan untuk membeli perlengkapan sekolah, uang saku, biaya transportasi, biaya praktik tambahan, serta biaya uji kompetensi.

Jika sebelumnya bantuan dana pendidikan disalurkan lewat program Bantuan Siswa Miskin (BSM), maka untuk menyempurnakan program tersebut munculah Program Indonesia Pintar. Program ini dilaksanakan dengan sistem kartu, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada siswa yang membutuhkan. Melalui KIP, pemerintah memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, peserta Program Keluarga Harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah. Seluruh siswa pemegang KIP memiliki jaminan dan kepastian dana pendidikan untuk meringankan biaya pendidikannya. Jadi harapannya, tidak ada lagi anak dari keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Adapun prosedur mendapatkan Kartu Indonesia Pintar yakni sebagai berikut.

  1. Orang tua yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan terdekat. Jika tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat diganti dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan Kelurahan/Desa setempat.

  2. Anak-anak yang termasuk pada prioritas sasaran dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan dan pemangku kepentingan.

  3. Setelah itu, sekolah mencatat informasi tentang anak tersebut ke daftar calon penerima KIP dan mengirimkan formulir ke Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat.

  4. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat kemudian mengirim rekapitulasi calon penerima KIP ke Kemdibud/Kemenag. Bagi sekolah di bawah naungan Kemdikbud maka wajib memasukkan informasi siswa ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

  5. Kemdikbud/Kemenag akan mencetak dan mengirimkan KIP ke alamat sekolah atau rumah siswa penerima.

Perlu diingat bahwa seluruh penerima KIP harus terdaftar sebagai siswa di lembaga pendidikan formal baik SD/SMP/SMA/SMK ataupun non formal PKBM/SKB/LKP serta sudah terdaftar pula di Dapodik. Jika siswa penerima KIP sudah terdaftar maka siswa tersebut sudah memiliki hak mendapatkan jaminan dana pendidikan dari pemerintah. Dengan dana tersebut, diharapkan siswa dapat memenuhi kebutuhan sekolahnya. Program bantuan dana pendidikan ini tentu sudah selayaknya kita dukung. Kita harus ikut aktif dalam memperhatikan setiap kebijakan dari pemerintah agar kebijakan tersebut dapat terselengga dengan baik. Misalnya, dengan ikut memperhatikan dan mengawasi kebijakan terkait KIP, diharapkan pemerintah dapat memberikan KIP tersebut pada seluruh siswa di pelosok negeri secara tepat sasaran. Jadi, pemerataan pendidikan pun dapat terlaksana dengan baik.