04 Agustus 2017 10:59:57

Kebijakan Tentang Penetapan dan Pengangkatan Guru Honorer

Guru honorer merupakan salah satu tenaga honorer yang ada di lingkungan pendidikan.

Guru honorer merupakan salah satu tenaga honorer yang ada di lingkungan pendidikan. Adapun definisi tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. Fungsi jabatan tenaga honorer biasanya bekerja untuk membantu kinerja pegawai negeri sipil untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan adanya bantuan tenaga honorer diharapkan seluruh pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik sehingga semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dasar Hukum Penetapan Guru Honorer

Dasar hukum guru honorer terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan ASN. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dengan tujuan untuk menduduki jabatan pemerintah. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, di sinilah kedudukan guru honorer berada.

Dasar Hukum Pengangkatan Guru Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) selalu menjadi isu hangat di kalangan guru honorer. Peningkatan kesejahteraan guru menjadi alasan utama mengapa guru honorer ingin diangkat menjadi CPNS. Menanggapi isu pengangkatan guru honorer menjadi tenaga CPNS tersebut, pemerintah telah menerbitkan dasar hukum tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk memetakan jumlah tenaga honorer, maka pemerintah membagi tenaga honorer menjadi dua kategori. Adapun tenaga honorer yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1.  Kategori 1 (K1)

Tenaga honorer K1 adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kriteria sebagai berikut.

  1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang yang bekerja di instansi pemerintah.
  2. Masa kerja minimal satu tahun pada tanggal  31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
  3. Berusia minimal 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006.
2.  Kategori 2 (K2)

Tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kriteria sebagai berikut.

  1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang yang bekerja di instansi pemerintah.
  2. Masa kerja minimal satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
  3. Berusia minimal 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 tersebut merupakan dasar hukum untuk mengangkat tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi CPNS, baik syarat administratif maupun syarat lain yang ditentukan dalam peraturan tersebut maupun peraturan perundang-undangan yang lain.