11 Juli 2017 15:41:30

Memahami Aturan Seleksi Calon Siswa pada PPDB 2017

Salah satu bagian dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 adalah seleksi calon peserta didik.

Aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tertulis dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Salah satu bagian dalam Permendikbud tersebut adalah seleksi calon peserta didik. Seleksi untuk calon peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) adalah berdasarkan usia dan tempat tinggal yang sesuai dengan ketentuan zonasi. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan peraturan tentang penerimaan peserta didik baru dengan alasan perpindahan khusus. Sebagian orang tua yang belum berpengalaman dalam mengikuti seleksi PPDB SD, tentu masih asing dengan istilah zonasi. Untuk mengetahui aturan PPDB lebih lanjut, mari kita simak beberapa informasi PPDB SD di bawah ini.

Ketentuan Zonasi dalam PPDB SD

Selain usia, sistem zonasi menjadi hal penting bagi siswa untuk diterima suatu sekolah.  Zonasi sekolah dipilih berdasarkan letak tempat tinggal siswa dengan sekolah yang ingin didaftarkan. PEraturan baru ini memang membutuhkan banyak penyesuaian di waktu pelaksanaan. Namun, sistem zonasi di klaim bertujuan untuk meratakan kualitas sekolah. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada sekolah yang kekurangan peserta didik akibat banyak orang tua yang berburu sekolah favorit di luar daerah tempat tinggal mereka.

Peserta didik baru harus menyertakan keterangan Kartu Keluarga (KK) saat mendaftar ke sekolah yang dituju, sebagai berkas yang menunjukkan alamat domisilinya. 90% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima haruslah berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. 10% yang lain dapat diisi oleh siswa di luar radius zona terdekat sekolah dengan syarat khusus, yaitu 5% diterima melalui jalur prestasi dan 5% yang lain diterima karena alasan perpindahan khusus.

Ketentuan Rombongan Belajar SD

Rombongan belajar bagi tingkat SD berjumlah paling sedikit 6 dan paling banyak 24 rombongan belajar, sehingga masing-masing tingkat maksimal memiliki 4 rombongan belajar. Jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Bagi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), satu kelas berjumlah paling banyak 5 peserta didik.

Bagi sekolah yang tidak mematuhi aturan rombongan belajar di atas akan dikenai sanksi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Sanksi bagi sekolah yang membuka kelas melebihi rombongan belajar yang ditentukan dapat berupa teguran, tertulis, pembebasan jabatan sementara, bahkan sanksi pidana. Bagi sekolah yang kekurangan rombongan belajar, maka dinas pendidikan dapat melakukan penggabungan atau penutupan sekolah.

Peserta Didik Baru Akibat Perpindahan Sekolah

Perpindahan peserta didik dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah, dimana sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Perpindahan dapat dilakukan ketika peserta didik memenuhi persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam peraturan. Peserta didik tingkat SD dapat berpindah ke SD lain seluruh Indonesia setelah memenuhi syarat dari sekolah yang dituju. Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan pemerintah tidak dikenai pungutan apapun.

Jika ada pihak yang meminta pungutan, bolehkah orang tua melapor pada dinas pendidikan setempat? Ya, tentu boleh. Orang tua seharusnya tidak dibebani biaya perpindahan anaknya karena seluruh proses PPDB telah dibiayai pemerintah dari dana BOS. Dinas Pendidikan setempat dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan lainnya jika terbukti manarik pungutan dari orang tua.