20 Juni 2017 12:04:32

Aturan 5 Hari Sekolah dalam Seminggu Resmi Dibatalkan

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 mencantumkan aturan pemadatan jam sekolah menjadi 5 hari aktif dengan ketentuan 8 jam belajar per hari.

Beberapa waktu lalu, masyarakat tanah air dihebohkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 yang mencantumkan aturan pemadatan jam sekolah. Pemadatan jam sekolah yang dimaksud yaitu mengubah jadwal sekolah yang semula 6 hari dalam seminggu menjadi 5 hari dengan ketentuan 8 jam per hari. Sehingga hari Sabtu menjadi hari libur dan siswa dapat beraktifitas di rumah bersama keluarga mereka. Kebijakan ini juga ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan gagasan menambah kegiatan siswa di sekolah dimaksudkan agar para murid bisa mengembangkan karakter mereka dengan cara yang menyenangkan. Aktivitas ini dilakukan setelah jam pelajaran.

Menurut Kemendikbud, dalam kurikulum yang selama ini dipraktikkan di sekolah-sekolah memuat terlalu banyak mata pelajaran, sehingga anak-anak dinilai kurang bahagia karena beban belajar di sekolah. Sedangkan niat pemerintah dalam Permen Nomor 23 Tahun 2017 bukan berfokus pada kegiatan belajar-mengajar, melainkan menambah waktu bermain. Meski demikian, banyak pihak yang pro dan kontra dalam menanggapi pemberlakuan aturan ini. Masing-masing pihak yang menolak maupun mendukung memiliki alasan masing-masing dalam menyikapi Permendikbud tersebut. Meskipun begitu, pemerintah akan tetap menerapkan sistem hari sekolah baru melalui Permendikbud tersebut. Sistem ini rencananya akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 mendatang.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 memicu banyak polemik di kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, akhirnya bertindak tegas dengan membatalkan Permendikbud tersebut. Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan dan kebijakan dalam Permendikbud tersebut. Hingga saat ini, presiden bersama sejumlah kalangan dari istana sedang melakukan evaluasi mengenai kebijakan yang diatur dalam Permendikbud tersebut. Selain itu, Presiden tengah mempersiapkan rancangan peraturan presiden sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017. Presiden juga akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan mengenai peraturan pengganti tersebut.