10 Juni 2017 08:57:57

Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Komite Sekolah

Ilustrasi : kegiatan yang dilakukan oleh komite sekolah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, definisi komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Anggota komite sekolah tersebut dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa. Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota komite sekolah. Selanjutnya, kepengurusan komite sekolah ditetapkan langsung oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

Komite sekolah yang telah terbentuk harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART), yang memuat hal-hal berikut:

  1. Nama dan tempat kedudukan;
  2. Dasar, tujuan, dan kegiatan;
  3. Keanggotaan dan kepengurusan;
  4. Hak dan kewajiban anggota serta pengurus;
  5. Keuangan;
  6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
  7. Perubahan AD dan ART;
  8. Pembubaran organisasi.

Komite sekolah harus berkoordinasi dengan kepala sekolah yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Semua kegiatan yang dilakukan oleh komite sekolah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan yang dilakukan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan komite sekolah, di antaranya:

  1. Menjual buku pelajaran, perlengkapan bahan ajar, serta bahan atau pakaian seragam;
  2. Melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya;
  3. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
  4. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas sekolah;
  5. Mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas, dan fungsi komite sekolah;
  6. Memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
  7. Melakukan kegiatan politik praktis di sekolah;
  8. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi komite sekolah.