10 Juni 2017 08:40:11

Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Ilustrasi : Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah dan memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran masyarakat untuk ikut mengawasi dan mendukung jalannya pendidikan. Salah satu peran masyarakat dalam dunia pendidikan yaitu tergabung dalam komite sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, disebutkan bahwa perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Adapun definisi komite sekolah adalah lembaga yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah dan memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Anggota komite sekolah terdiri dari beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

  1. Paling banyak 50% berasal dari orang tua/wali siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan.
  2. Paling banyak 30% berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang menjadi panutan bagi masyarakat setempat atau anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan.
  3. Paling banyak 30% berasal dari pakar pendidikan baik seorang pensiunan tenaga pendidik atau orang yang berpengalaman di bidang pendidikan.

Anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit lima orang dan paling banyak lima belas orang. Masa jabatan komite sekolah paling lama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Komite sekolah, dalam melaksanakan fungsi dan tugas, berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan serta menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka komite sekolah memiliki tugas sebagai berikut:

  1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
    • kebijakan dan program sekolah,
    • Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS),
    • kriteria kinerja sekolah,
    • kriteria fasiliras pendidikan di sekolah,
    • kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.
  2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik pribadi/organisasi dengan melakukan upaya kreatif dan inovatif.
  3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi yang berasal dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.