30 Mei 2017 10:26:20

Urgensi Munculnya Peraturan yang Menjamin Perlindungan bagi Guru

Ilustrasi : perlindungan terhadap profesi guru memang merupakan kewajiban pemerintah.

Guru memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Undang-undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Saat ini tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas semakin banyak dan semakin kompleks. Selain dihadapkan kewajiban meningkatkan profesionalismenya, guru juga dihadapkan pada semakin dinamisnya situasi dan kondisi, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan dampak media massa terhadap perkembangan karakter peserta didik yang cenderung semakin agresif.
Perlindungan wajib diberikan kepada guru. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru digunakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap guru. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kementerian berupa advokasi nonlitigasi yang memfasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi, pemenuhan, dan pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan. Konsultasi hukum tersebut berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesejahteraan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual.

A. Perlindungan Hukum, yang mencakup perlindungan terhadap:

  1. tindak kekerasan,
  2. ancaman,
  3. perlakuan diskriminatif,
  4. intimidasi, serta
  5. perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.
B. Perlindungan Profesi, yang mencakup perlindungan seperti berikut.
  1. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemberian imbalan yang tidak wajar.
  3. Pembatasan dalam menyampaikan pandangan.
  4. Pelecehan terhadap profesi.
  5. Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas
C. Perlindungan Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja, yang mencakup perlindungan terhadap:
  1. gangguan keamanan kerja,
  2. kecelakaan kerja,
  3. kebakaran pada waktu kerja,
  4. bencana alam,
  5. kesehatan lingkungan kerja, serta
  6. risiko lain.
D. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang mencakup perlindungan terhadap:
  1. hak cipta dan
  2. hak kekayaan industri.

Perlindungan terhadap profesi guru memang merupakan kewajiban pemerintah, namun di sisi lain gurupun harus turut berperan aktif dalam mengupayakan terwujudnya perlindungan tersebut. Guru harus kritis konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Ketika guru merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan, baik kebijakan sekolah maupun kebijakan pemerintah, maka guru bisa melakukan langkah-langkah untuk mengkritisi kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi para guru. Pemerintah, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan bisa menjadi lembaga yang tepat untuk melakukan sosialisasi tersebut. Hal ini bertujuan agar guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.Dengan adanya perlindungan tersebut, guru tidak akan merasa takut dan ragu untuk mengambil sebuah kebijakan dan tindakan dalam menjalankan tugasnya sebagai guru khususnya dalam membentuk karakter anak bangsa yang berakhak mulia. Hal yang terpenting dari perlindungan hukum bagi guru adalah implementasinya secara nyata, bukan hanya sebatas formalitas saja.